Pengawasan Pengadaan CPNS Tahun 2019 Tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Pengawasan Pengadaan CPNS Tahun 2019 Tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Pelaksanaan di Gedung SKB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan pada Tanggal 14 September 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Asahan bersama Tim BPKP Perwakilan Sumatera Utara. live score https://youtu.be/KCUUP5eQ_9Q www.bkd.asahankab.go.id facebook.com/bkd.kabasahan.3
Studi Banding Penilaian SAKIP
Kunjungan Inspektorat Kabupaten Batubara (Sekretaris, Irban, RB, Kasubbag Perencanaan dan Auditor) pada hari Jum'at tanggal 19 September 2020 ke Inspektorat Kabupaten Asahan Dalam rangka Studi Banding penilaian SAKIP. Diterima oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Asahan dan Tim Evaluator/ Tim Irban-II.
Ujian Kompetensi PPUPD Tahun 2020 PPSDM Kemendagri
Persiapan Peserta Ujian Kompetensi PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) Tahun 2020 Dari Kabupaten Asahan
Cuti bersama tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 Maulid Nabi Muhammad SAW, sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2020
- 28
- Oktober
- 2020
Sosialiasi Internet Sehat
- 09.00 Wib
- Hotel Angkasa
- 6
- Februari
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.