Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Mengikuti Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
pada tanggal 07 s.d. 12 April 2019 di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Survey harga pengadaan barang
Tim pengadaan barang/jasa Inspektorat Kabupaten Asahan melakukan survey harga ke beberapa penyedia di kota medan
tanggal 01 April 2019
Kunjungan P2UPD Kab. Labuhan Batu Utara ke Inspektorat Kab. Asahan
Kunjungan P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah) Kabupaten Labuhan Batu Utara ke Inspektorat Kabupaten Asahan, selasa 12 maret 2019 . Bapak Azmal, SE (Pengawas Pemerintahan Muda) dan, Ibu Asniar Hutagalung, S.Pd (Pengawas Pemerintahan Muda) Melakukan Kunjungan ke Inspektorat Kabupaten Asahan dalam rangka silaturahmi…
Hari Libur Nasional
Surat Keputusan Presiden RI No 10 Tahun 2019
- 17
- April
- 2019
Hari libur nasional
- 19
- Maret
- 2019
Hari libur Nasional dalam rangka Peringatan Isra' Mi'raj umat muslim 1440 H
- 3
- April
- 2019
Hari Raya Nyepi, Aktifitas Kantor diliburkan 1 hari
- 0
- Pilih Bulan
- 2019
Memperingati Tahun baru imlek maka kantor di liburkan 1 hari
- 0
- Pilih Bulan
- 2019
Sosialiasi Internet Sehat
- 09.00 Wib
- Hotel Angkasa
- 6
- Februari
- 2019
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.